3 Pertanyaan Klien Bank yang Sering Menghentikan Proyek AI
Tiga pertanyaan klien bank yang sering menahan proyek AI: lokasi data, sub-prosesor, dan tanggung jawab insiden. Ini dasar regulasinya dan yang perlu SI siapkan.
Proyek AI di bank jarang berhenti karena modelnya kurang akurat. Proyek berhenti ketika system integrator tidak bisa menjawab tiga pertanyaan dengan bukti tertulis: di mana data diproses, siapa saja sub-prosesornya, dan siapa bertanggung jawab saat terjadi insiden.
Ketiga pertanyaan ini bukan selera tim pengadaan. Semuanya berakar pada regulasi yang berlaku untuk bank per Oktober 2026, jadi SI yang menyiapkan jawabannya sejak proposal bergerak lebih cepat dari SI yang baru mencarinya setelah user acceptance test.
Pertanyaan apa yang paling sering menahan proyek AI di bank?
Tiga pertanyaan ini muncul dari tiga sumber berbeda: POJK 11/POJK.03/2022 tentang penyelenggaraan teknologi informasi oleh bank umum, PP 33/2026 sebagai aturan pelaksana UU PDP, dan panduan Tata Kelola Kecerdasan Artifisial Perbankan Indonesia dari OJK. Tabel berikut memetakan pertanyaan, dasarnya, dan bukti yang perlu SI siapkan sebelum presentasi teknis.
| Pertanyaan klien bank | Dasar regulasi | Yang perlu SI siapkan |
|---|---|---|
| 1. Di mana data kami diproses, termasuk saat inference dan logging? | POJK 11/POJK.03/2022: sistem elektronik bank, termasuk pusat data dan pusat pemulihan bencana, pada dasarnya ditempatkan di Indonesia; penempatan di luar negeri hanya untuk kriteria tertentu dan dengan izin OJK. PP 33/2026: transfer data pribadi ke luar negeri butuh pemetaan, penilaian instrumen hukum, dan penilaian risiko. | Diagram alur data per komponen (OCR, embedding, LLM, vector database, log), lokasi fisik tiap komponen, dan pernyataan tertulis bahwa tidak ada panggilan API ke luar negeri. |
| 2. Siapa saja sub-prosesornya, dan apa yang mengikat mereka? | PP 33/2026: prosesor hanya boleh melibatkan prosesor lain dengan persetujuan tertulis pengendali; perjanjian tertulis mencakup ruang lingkup, tujuan, jangka waktu, dan mekanisme audit. | Daftar sub-prosesor (penyedia GPU, model, observability), entitas hukum dan negaranya, sertifikat keamanan masing-masing, dan klausul hak audit. |
| 3. Kalau model salah atau terjadi insiden, siapa menjelaskan dan siapa melapor? | Panduan tata kelola AI perbankan OJK (diluncurkan 29 April 2025): sistem AI harus aman, adil, dan dapat dijelaskan, dikelola sepanjang siklus hidupnya. PP 33/2026: pengendali memberi tahu subjek data dan Lembaga paling lambat 3 x 24 jam; prosesor melapor ke pengendali sesegera mungkin. | Matriks tanggung jawab insiden (bank, SI, penyedia infrastruktur), jejak log inference yang bisa diaudit, alur eskalasi dengan PIC, dan cara menjelaskan keluaran model ke komite AI bank. |
Catatan waktu: PP 33/2026 ditetapkan 16 Juli 2026 dan mulai berlaku 16 Januari 2027. Proyek yang ditandatangani kuartal ini akan berjalan di bawah aturan itu. Uraian lengkapnya ada di dampak PP 33/2026 untuk proyek AI, dan pembagian peran per aktivitas ada di panduan siapa memegang apa antara SI dan penyedia infrastruktur.
Di mana IONext berperan
IONext menjawab bagian infrastruktur dari pertanyaan 1 dan 2. GPU, managed inference, dan hosting model open-weight di IONext berjalan di Jakarta, dioperasikan oleh PT Data Awan Nusantara sebagai badan hukum Indonesia, bersertifikat ISO/IEC 27001:2022 dari TÜV NORD (sertifikat no. 01 07 E 26000410), dengan penagihan dalam Rupiah. Detail yang bisa dilampirkan SI ke dokumen tender ada di halaman keamanan dan kepatuhan IONext.
Batasnya jelas. IONext tidak menggantikan DPIA milik bank, tidak mengurus izin OJK, dan tidak memegang penjelasan logika aplikasi yang dibangun SI. Untuk pertanyaan 3, IONext menyediakan lapisan infrastruktur dan observability melalui IONA, sedangkan matriks tanggung jawab tetap disusun bersama antara bank, SI, dan IONext.
SI yang sedang menyiapkan proposal AI untuk bank bisa memulai lewat Program Mitra IONext. Untuk mencoba workspace dan observability lebih dulu, daftar gratis di console IONext.
Sumber
- POJK No. 11/POJK.03/2022 tentang Penyelenggaraan Teknologi Informasi oleh Bank Umum, Pasal 35 dan 36: ringkasan Bisnis.com, FAQ OJK
- OJK, Tata Kelola Kecerdasan Artifisial Perbankan Indonesia (29 April 2025); liputan ANTARA
- PP No. 33 Tahun 2026 tentang pelaksanaan UU No. 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi: ringkasan Veritask
Artikel ini adalah informasi umum, bukan nasihat hukum. Konfirmasikan kewajiban spesifik proyek dengan tim hukum dan kepatuhan klien.